M
...MALANGTIMES - Kebijakan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, terkait pendidikan gratis berkualitas (TisTas) untuk seluruh siswa SMA dan SMK Negeri membuat masyarakat Jatim menyambutnya dengan kegembiraan. Apalagi, program TisTas itu, akan dimulai di bulan Juli 2019.
Tidak hanya gratis biaya sekolah, Khofifah juga menyampaikan diberbagai media, ada dua setel seragam sekolah yang dibagikan untuk siswa tahun ajaran baru. Adapun untuk pelajar di SMA/SMK swasta akan mendapat subsidi SPP. Anggaran sekitar Rp 1,8 triliun dari APBD Jatim pun disiapkan untuk program TisTas tersebut.
Antusias masyarakat atas program itulah yang membuat salah satu warganet, meminta tolong untuk menginformasikan kepada Khofifah, atas masih adanya pungutan dana SPP di SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang.
Bakron Riswanto melalui @bugsbakron mengunggah adanya pungutan SPP di sekolah tersebut. "Tolong bantu biar nyampai ke Gubernur Jatim @KhofifahIP Kalo cuman janji manis dan tdk ada wujud nyata nya..apa bedanya dg jakarta??? Apa begitu bu @evndari ???? Cc. @jokowi @P3nj3l4j4h," tulisnya terkait adanya pungutan SPP di SMAN 1 Dampit.
Bakron menuliskan kronologi yang membuatnya menuliskan permintaannya kepada Gubernur Jatim terkait pungutan SPP yang dari surat yang diunggahnya mencakup kelas X, XI dan XII.
Dimana dana SPP peran serta masyarakat nilainya Rp 150 ribu per bulan. Khusus untuk kelas XII ada dana tambahan partisipasi Rp 75 ribu per bulan sehingga bagi kelas XII dan SPP per bulannya adalah Rp 225 ribu.
"Kemarin lusa saya sbg salah satu wali murid disana sudah menemui pihak komite dari sekolah tsb,t pihak komite sekolah tsb sebenarnya juga keberatan dg pungutan lain yg baru lg, sebab pungutan uang gedung yg tahun lalu jg blm lunas," tulisnya.
"Poin yg paling membuat kecewa adalah " biaya ultah sekolahan"..apa iya se urgent itu ultah sekolahan. Dan jg ada poin untuk "peringatan hari besar agama" spt idhul adha, pdhl d sekolah tsb tdk cuma islam saja. Kalau idhul adha ada alokasi dana maka galungan, paskah dll jg hrs ada biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,* lanjutnya.
Dana yang disampaikan itu terkait dengan adanya juga dana partisipasi kegiatan tahunan OSIS bagi seluruh siswa. Dengan nilai anggaran yang dipungut Rp 675 ribu dan dibayarkan di awal tahun pelajaran. Alokasinya adalah untuk hari ulang tahun sekolah, hari besar keagamaan dan lainnya.
Cuitan tersebut membuat warganet lain pun ramai berkomentar. @cak_noel yang merupakan Ketua GP Ansor Kabupaten Malang menuliskan responsnya atas hal tersebut.
"Sesuai UU PEMDA...SMA/SMK menjadi utusan propinsi...dn program Gubernur @KhofifahIP dlm visi misinya adalah TISTAS...Tp praktik anak buahnya di bawah msh sj ada pungutan," tulisnya.
Beberapa warganet lainnya pun menanyakan hal tersebut kepada Gubernur Jatim. @ZainalAriefin15 menulis, "Ibuk @KhofifahIP Bagaimana ini sekolah ?" yang juga dilanjut oleh @Setyawati0214 yang menciutkan, "inilah klu kebijakan kepala daerah tak diikuti bawahan dan itu sudah lumrah terjadi, karena tdk ada sanksi yg membuat jera,* tulisnya.
Warganet lainnya, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan itu. Mereka mengatakan, bahwa tidak ada sekolah gratis atau tidak bayar sama sekali. @dasarkepo8, "Sekolah gratis? Ngimpiiiii..." tulisnya.
Dari berbagai komentar lainnya, mereka juga mengalami bahwa tidak ada yang gratis bersekolah. @IndiIndi235 menceritakan, hal yang sama di sekolah anaknya. "Ya betul. Di sekolah anak sy juga spt itu. Ada "uang daftar ulang" sebesar 600 rb dan dengar2 msh akan ada spp," ungkapnya.
Senada juga @caramelatte_ yang juga mengatakan, bahwa SPP memnag gratis, " tp ttp aja gak free buat ujian, kelulusan, dll ," tulisnya.
Bahkan @dedi_dh mengatakan, Ilmu memang mahal tp gk habis sampai mati. "Gratis semua ..... Hmmmm mikir!!!!!!!!! Masih bisa kan ?" cuitnya.
